Anda Berada disini: Home › POLITIK › Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara – Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk.

Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara – Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk. Kategori: POLITIK | 431 Kali Dilihat

Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara – Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk. Reviewed by Amar Nur Islami on Tuesday, January 25th, 2022. This Is Article About Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara – Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk.

Penulis:Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk. ISBN: 978-602-433-582-3 Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Tahun: 2018 Halaman: xii + 110 hlm Ukuran: 15,5 x 23 cm Buku ini mengusung satu tema tentang pembangunan daerah kepulauan yang strategi dalam pengambilan kebijakan harus menghadapi karakter dan tantangan tersendiri sebagai konsekuensi provinsi berbentuk kepulauan. Di sisi… Selengkapnya »

Rating: 1.0

Harga: Rp 75.000 Rp 63.750Kode Produk: 978-602-433-582-3

Stok Tersedia

25-01-2022

Order via SMS

+62 813-3101-1042

Format SMS : ORDER#NAMA PRODUK#JUMLAH

Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara – Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk.

Detail Produk "Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara – Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk."

Detail
Produk Terkait
Produk Lainnya

Penulis:Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dkk.

ISBN: 978-602-433-582-3

Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Tahun: 2018

Halaman: xii + 110 hlm

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Buku ini mengusung satu tema tentang pembangunan daerah kepulauan yang strategi dalam pengambilan kebijakan harus menghadapi karakter dan tantangan tersendiri sebagai konsekuensi provinsi berbentuk kepulauan. Di sisi lain, provinsi kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang berasal dari luasnya wilayah perairan. Kebijakan yang dibutuhkan haruslah efektif dan bersinergi antara aspek anggaran, pembangunan infrastruktur, energi, beserta pembangunan sumber daya manusia.

There are no comments yet, add one below.